Kuningan, Ualr Hideung News, Hari rabu 20 Juli 2022 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengadakan audiensi yang bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Kuningan.
Audiensi ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan Komnas Perempuan di Kabupaten Kuningan, adapun kegiatan lain yang dilakukan oleh Komnas Perempuan adalah konsultasi mengenai model penyusunan konflik kebebasan beragama dengan berbagai Lembaga Pemerintah dan Organisasi Masyarakat Sipil, melakukan pemantauan konflik lahan adat Komunitas Akur,
Audiensi yang dihadiri oleh Bupati Kuningan H. Acep Purnama, SH.MH. , Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si, Kepala Bidang Kesbangpol, Kepala Bagian Hukum , Kepala Dinas Pengendalian Penduduk ,Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ,membahas mengenai Undang-undang tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan membuat petunjuk penanganan Komisi Nasional Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Sekilas tentang Komnas Perempuan dan mandatnya
Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, yang dikenal sebagai Komnas Perempuan, memainkan peran penting dalam menangani dan memerangi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia
Didirikan sebagai badan independen, Komisi ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan bertugas mengembangkan kondisi yang kondusif bagi keselamatan dan pemberdayaan perempuan
Tujuan utama Komisi ini adalah untuk mendukung upaya yang bertujuan melindungi, mencegah, dan mengatasi kekerasan terhadap perempuan, sehingga memenuhi komitmen Indonesia terhadap kesetaraan dan keadilan gender
Melalui berbagai inisiatif dan kegiatan, Komisi berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan membuat kebijakan yang mengatasi masalah kekerasan terhadap perempuan yang tersebar luas di masyarakat.
Komisi ini menangani berbagai permasalahan utama terkait kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, dan kebijakan diskriminatif
Dalam dengar pendapat baru-baru ini di Kantor Bupati, diskusi berpusat pada pentingnya memperluas persyaratan yang melarang pencalonan individu yang memiliki riwayat kekerasan terhadap perempuan untuk menduduki jabatan publik
Selain itu, Komisi berupaya untuk menggunakan perdebatan sosio-politik saat ini, seperti kebijakan pakaian, sebagai peluang untuk menantang dan menghilangkan praktik diskriminatif yang berkontribusi terhadap kekerasan terhadap perempuan
Dengan berfokus pada isu-isu mendesak ini, Komisi bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi perempuan dan mempromosikan hak-hak mereka di semua sektor.
Pemerintah daerah memainkan peran penting dalam mendukung upaya Komnas Perempuan dengan menerapkan kebijakan dan program yang sejalan dengan tujuan Komisi
Sebagai pemimpin daerah, pemerintah daerah ditugaskan untuk memimpin inisiatif penghapusan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan di wilayah hukumnya
Kolaborasi ini penting untuk menciptakan pendekatan terpadu dalam mengatasi kekerasan berbasis gender, karena pemerintah daerah dapat menyesuaikan program untuk memenuhi kebutuhan spesifik komunitasnya. Melalui partisipasi aktif dan kerja sama dengan Komisi, pemerintah daerah dapat meningkatkan efektivitas strategi yang bertujuan melindungi hak-hak perempuan dan menjamin keselamatan mereka baik di ranah publik maupun swasta.
Team
Editor : Firman
